Sejarah Desa Krayan Bahagia

Desa Krayan Bahagia merupakan Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT krayan 1A dan 1B) pada tahun 1985-1986 dengan Penduduk yang berasal dari Jawa Barat, NTB, dan lokal pasir yang terdiri dari 16 Rukun Tetangga. Pada rentan waktu tersebut dipimpin Oleh:

Suryani sebagai Kepala Unit Transmigrasi (1984-1985)

I Gede Putu Sudiantara sebagai Kepala Unit Transmigrasi (1987-1989)

Sugiono Sebagai Kepala Unit Transmigrasi (1989-1992)

Sudirman Sebagai Kepala Desa Persiapan (1992-1994)

Desa Krayan Bahagia merupakan bagian dari wilayah kelurahan long ikis yang memecahkan diri dan ingin menjadi desa yang mandiri pada tahun 1997. Proses selanjutnya Pemerintah Desa Persiapan bersama masyarakat melakukan musyawarah mufakat terkait nama desa definitif adapun usulan nama dan menjadi kesepakatan bersama menjadi Krayan Bahagia selanjutnya nama Krayan Bahagia diusulkan kepada Pemerintah Kabupaten (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) dari Desa definitif menjadi Desa Krayan Bahagia. Berdasarkan Surat Keputusan Camat dan Kecamatan Long Ikis tahun 1997 perlu adanya tatanan struktur pemerintahan desa agar dapat berjalan maksimal, adapun tatanan struktur sebagai berikut:

1. Syahrin sebagai Penjabat Kepala Desa
2. Darlan Fathurrahman sebagai Sekretaris Desa
3. Ukon Sutisna sebagai Kasi Pemerintahan
4. Sirajudin sebagai Kaur Umum
5. Jaelani sebagai Kaur Pembangunan
6. Ibadillah sebagai Kepala Dusun 1A
7. Abidin sebagai Kepala Dusun 1B

Pada masa kepemimpinan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tahun 1997 disepakati perubahan Jumlah Rukun Tetangga (RT) dari 16 RT menjadi 10 RT. Pada tahun 1997 Pemerintah Desa Krayan Bahagia melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dengan Proses Pemilihan yang ditunjuk langsung oleh masyarakat adapun metode Pemilihan Kepala Desa yaitu Penyaringan dan Penjaringan Calon Kepala Desa. Adapun yang pernah menjadi Kepala Desa Krayan Bahagia adalah sebagai berikut:

Demikian sejarah singkat tentang Desa Krayan Bahagia, tentunya masih banyak kekurangan – kekurangan hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan kami sebagai aparatur Desa.